Bekasi > Laporan Utama

Cerita Wali Kota Bekasi Soal Kasus Pembangunan Gereja

Jumat, 17 Maret 2017 09:12 WIB
Editor : Wahyu AH | Sumber : DBS

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
Istimewa- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
Foto : istimewa

Share this








Wali Kota Bekasi menegaskan Bekasi harus menjadi kota yang toleran dan damai. Kalangan mayoritas dan minoritas harus hidup selaras.

BEKASI – Kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak boleh dibatasi.  Demikian dikatakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat berbicara di Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini,  Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2017).

Rahmat bercerita pengalamannya saat ada sekelompok masyarakat yang menolak pembangunan Gereja Katolik Santa Clara. Mereka beranggapan kehadiran gereja itu sebagai wadah kristenisasi di Kota Bekasi. Wali Kota harus mencabut izinnya.

“Namun, saya menolak tegas. Saya bilang di depan mereka, lebih baik kepala saya ditembak daripada saya harus mencabut IMB gereja itu. IMB itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku," ucap Rahmat.

Menurut dia, menjaga kebebasan beragama dan keberagaman juga menjadi pondasi penting dalam pembangunan, khususnya di kota yang dipimpinnya. “Keberagaman dan kearifan lokal adalah aset untuk membangun suatu daerah. Kota yang heterogen justru menjadi daya tarik tersendiri."

Bagaimanapun, Bekasi harus menjadi kota yang toleran dan damai. Semua umat beragama harus mampu hidup selaras, menyingkirkan perbedaan. “Kalangan mayoritas dan minoritas harus saling bersinergi. Kota Bekasi harus menjadi toleran dan damai,” ucapnya.

Baca Juga : Tips Mencari Rumah di Bekasi

Bukan hanya Gereja Katolik Santa Clara, berdasar data Komnas Ham, Rahmat Effendi juga berhasil menyelesaikan masalah serupa untuk kasus Gereja Galilea, Gereja Kalamiring dan Gereja Manseng.

"Sikap ini telah membuktikan bahwa ketegasan dan keberanian wali kota Bekasi dapat menjadi solusi terhadap sikap intoleran dari sebagian masyarakat," kata Jayadi Damanik, koordinator desk kebebasan beragama dan berkeyakinan Komnas HAM.